Politik dan Strategi Nasional

1. PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Pengertian Politik

politik

Akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang terjun dalam dunia politik. Mungkin hal tersebut juga sudah menjadi tren dikalangan selebriti. Tapi apakah yang membuat hal seperti politik ini diminati oleh masyarakat? Sebelumnya mari kita bahas apa pengertian dari politik itu sendiri. Politik adalah sebuah falsafah yang menyangkut pembahasan tentang hak-hak, kepentingan, kebijakan dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam politik juga terkait tentang adanya sebuah lembaga yang bertugas menjalani kepentingan bersama untuk melayani kebutuhan akan masyarakat luas terkait kehidupannya dibidang sosial. Kehidupan sosial itu berhubungan dengan keberadaan atau kedudukan seseoarang dalam melakukan tindakan politik di lingkunngannya dalam mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan bernegara.
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu:

a. Dalam arti kepentingan umum (Politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
a. proses pertimbangan
b. menjamin terlaksananya suatu usaha
c. pencapaian cita-cita/keinginan

Di kehidupan sebuah negara, tentu penting dibentuk sebuah lembaga negara untuk menangani konflik-konflik sosial yang mungkin terjadi dikalangan masyarakat akibat adanya perbedaan pendapat didalam suatu interaksi sosial. Perbedaan ini mungkin akan mengarah kepada segi positif atau mungkin negatif, tergantung dari baik buruknya sistem kelembagaan itu tentang dapat atau tidakkah sebuah lembaga politik mengambil keputusan dalam berbagai banyaknya pilihan alternatif untuk diterapkan dalam mencapai tujuan negara untuk membangun kehidupan sosial sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diinginkan masyarakat luas.
Pengertian lain juga menyebutkan bahwa politik merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah keinginan yang dikehandaki menyangkut kepentingan bersama dan bukan kepintangan individu. Cara yang dapat digunakan dalam mencapai hal tersebut dapat bersifat memaksa karena tanpa adanya paksaan, maka kemungkinan besar sebuah kebijakan ini akan diabaikan oleh kepentingan dalam segi individu. Cara kedua adalah dengan meyakinkan masyarakat dalam berpatisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mungkin akan berdampak lebih efektif, karena diyakini dengan kepenuhan hati dan kesadaran sendiri, tetapi lebih sulit dilakukan untuk menerapkannya dikehidupan sosial karena mungkin akan banyak pendapat yang bertentangan yang tentu tidak sejalan dengan anggapan individu.

Strategi Nasional

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Di dalam kehidupan bernegara, tentunya sebuah negara harus memiliki sebuah strategi dalam berbagai macam aspek, strategi ini lebih banyak dibicarakan dalam segi politik. Strategi ini mengarah pada bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan kedudukannya, membangun kembali sistem yang gagal, atau mewujudkan cita-cita yang diinginkan dan dikehendaki masyarakatnya. Strategi ini perlu disusun atas serangkaian tujuan dan pemikiran-pemikiran yang bermakna membangun, membangun sebuah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan di masa lalu, belajar dari kesalahan dan mencoba inovasi baru dalam pengembangan.
Strategi nasional adalah strategi yang dirancang sedemikian rupa atas dasar pemikiran bersama yang disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan-tujuan nasional yang hendak dicapai dalam menjalankan kehidupan bernegara agar tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera bagi kepentingan bersama. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa sebuah kemenangan adalah tercapainya sebuah kehidupan bernegara yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakatnya tanpa adanya konflik dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya.

 
DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Sebuah lembaga politik perlu mempertimbangkan susunan atau rancangan dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Susuanan dan rancangan inilah yang disebut dengan strategi, sebuah strategi tentunya perlu sebuah dasar pemikiran yang fokus serta jelas dalam membuat perhitungan dalam jangka panjang, sehingga sebuah tujuan dapat mudah tergambarkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Dasar-dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional di Indonesia telah terkandung dalam sistem manajemen nasional, sistem tersebut berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Hal tersebutlah yang menjadi pedoman atau dengan kata lainnya dapat diibaratkan seperti batang tubuh dalam terbentuknya dasar-dasar tujuan bernegara. Sedangkan sebuah politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.

2. PENYUSUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik strategi nasional ini dimuali dengan adanya sebuah dasar pemikiran sebelumnya, yaitu telah terdapat pada sistem manajemen nasional, sistem tersebut berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan tersebut adalah sebuah lembaga-lembaga tinggi yang berperan dan bertugas melayani masyarakat dan sangat berpengaruh sekali dalam membangun bagi terciptanya kehidupan politik di Indonesia. Sedangkan kata “infrastruktur politik” adalah badan yang terdiri dari anggota-anggota masyarakat yang menjadi sebuah variabel penting untuk membentuk sebuah keinginan yang dapat dijadikan tujuan sebuah negara termasuk didalamnya adalah pers yang dapat membantu menghubungkan antara pemerintah dan masyarakatnya agar berjalan seimbang dan terbuka satu sama lain dan untuk mencegah suatu sistem pemerintahan berjalan satu arah. Infrastruktur juga meliputi pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.ketidakseimbangan akan berdampak buruk bagi berjalannya suatu sistem politik sebuah negara, karena jika adanya salah satu sistem yang lebih berkuasa maka sebuah negara tersebut tidak dapat menjalani sebuah sistem dengan demokratis dan akan terbentuklah golongan mayoritas dan minoritas.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Dalam sistem ini presiden sebagai pemimpin pelaksana yang akan dibantu oleh badan-badan seperti DPR dan MPR. Sehingga pada umumnya, sistem ini berlangsung dengan lembaga-lembaga seperti DPR, DPA, dan DPAD akan bertanggunga jawab kepada parlemen untuk menjalankan tugas sebagai perwakilannya terhadap masyarakat. Mekanisme yang demikian harus berjalan terus menerus secara seimbang dan terbuka berdasarkan prinsip demokrasi yang berlandaskan ideologi negara, yaitu Ideologi Pacasila.

STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak adalah suatu kebijakan yang meliputi kebijakan keseluruhan dalam ruang lingkup nasional yang ada kaitanya dalam hal pencapaian tujuan nasional negara. Hal tersebut dapat tertuang pada penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara yang dapat bermanfaat untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan pedoman yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Termasuk didalamnya dalam menentukan pilihan alteratif pilihan kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu kehidupan sosial yang akan dijalankan oleh masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional dimasa yang akan datang.

b. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil dari tingkat kebijakan umun ini diantaranya dapat berbentuk:

1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).

2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).

3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).

4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
Jadi dari keadaan ini menunjukkan bahwa presiden lah yang berperan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dengan persetujuan lembaga atau badan dibawahnya.

c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan. Maksudnya kebijakan khusus adalah suatu kebijakan yang dibentuk berdasarkan hasil dari kebijakan-kebijakan umum hanya saja kebijakan khusus ini dibentuk lebih mengarah pada bidang atau hal yang sifatnya lebih spesifik.

d. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Jadi kebijakan teknis ini lebih mengarah pada kepada bagaimana cara terbaik yang dianggap paling efisien yang kemudian akan diterapkan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati sebelumnya.

e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

1. Wewenang penentuan pelaksanaan kebjakan pemerintah pusat di daerah terletak
di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing – masing. Dalam hal ini berarti pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan daerah. Hal ini dimaksud agar pengawasan suatu kebijakan di wilayah yang lebih sempit diharapkan akan menjadi lebih terpantau dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, amakan rakyat dan bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan nasional dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya, yaitu sebagaimana tertuang dalam jiwa dan semangat darim pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah: Masyarakat adil dan makmur berdasarkan apncasila dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam lingkungan suasana persahabatan dan perdamaian dunia.
Sejarah menunjukkan bahwa usaha dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan nasional yang merupakan perngejawantahan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tersebut kurang mencapai hasil karena adanya usaha-usaha yang hendak menyelewengkan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Penyelewengan-penyelewengan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencapai puncaknya dengan pecahnya pemberontakan G 30 S/PKI. Penyelewengan ini tidak saja meliputi bidang administrasi, ekonomi, politik, sosial-budaya, hankam, kan tetapi telah lebih jauh daripada itu ialah meyelewengkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan yang demikian itu menimbulkan reaksi yang spontan dari kekuatan pendukung Pancasila nyang menghendaki dihentikannya penyelewengan-penyelewengan tersebut serta diluruskannya kembali arah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia menuju kepada tujuan nasional yang telah ditetapkan.

MANAJEMEN NASIONAL

Manajemen nasional pada dasarnya adalah sebuah system, dimana manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran {learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.
Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

Kesimpulannya, bahwa dengan adanya manajemen nasional ini, siklus politik nasional di Indonesia dapat lebih terkontrol dan terutama dengan adanya keterbatasan tertentu, program akan dapat berjalan dengan baik. Dalam manajemen inilah lembaga-lembaga politik memikirkan baik buruknya suatu sistem apakan sistem tersebut dalam berjalan dengan efisien atau tidak. Apabila suatu sistem berjalan tidak seperti yang direncanakan maka dengan diterapkannya ilmu manajemen ini sebuah lembaga politik diharapkan dapat menyempurnakan segala macam kekurangan yang terdapat didalam kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan apa yang menjadi kendala dan sebab sebuah kebijakan kurang mendapat respon dari masyarakatnya.

Manajemen nasional membahas tentang bagaimana struktur, bentuk, dan unsur yang menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan kebijakan politik yang akan diterapkan didalam kehidupan bernegara. Manejemen juga membahas bagaimana tahapan-tahapan terbaik yang dibentuk sebagai kerangka dalam merumuskan tujuan nasional yang dicanangkan oleh suatu lembaga nasional demi terwujudnya cita-cita yang lebih nyata. Manajemen juga memiliki fungsi yang dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terselenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh-mempengaruhi dengan lingkungan itu.

Jadi unuk lebih jelasnya, manejemen bagi terlaksananya kebijakan-kebijakan politik yang telah dibuat memiliki beberapa fungsi yang dapat meliputi :
1) Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang dirumuskan sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat terlihat lebih nyata dan tidak jauh dari perkiraan.
2) Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan sehingga dalam menjalankan sebuah kebijakan, pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penanganan kebijakan tidak melenceng dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya .
3) Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

3. OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah – Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah disini memeliki kekuasaan dalam mengatur sendiri berbagai kebijakan dan peraturan daerah setempat tetapi daerah otonom tidak memiliki hak kebebasan begitu saja dalam menjalankan kebijakan ini tetapi daerah otonom memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat terhadap berbagai tindakan dan kebijakan yang diterapkan didalamnya.
Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas
Otonomi yang luas disini adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pembagian wewenang disini diharapkan mampu untuk melaksanakan pembangunan dan penngawasan lebih nyata untuk membentuk kehidupan yang lebih sejahtera dalam ruang lingkup daerah.
b. Otonomi Nyata
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Untuk melaksakan suatu otonomi yang nyata ini tentu harus berlandaskan pada sebuah pedoman yang kuat untuk mendasari segala bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah daerah agar lebih terarah dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab
Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem otonomi deerah yang bertanggung jawab adalah sistem otonomi yang dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan ketetapan nasional dan mencapai tujuan sebagai hasil perwujudan dalam melaksanakan kebijakan yang terlaksana dengan baik.
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu. Wewenang hubungan tersebut dapat dilihat dengan point-point sebagai berikut :
• Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti kekuasaan daerah mempunyai wewenang penuh dalam usaha pembangunan dan pelaksanaan sistem kebijakan daerah pusat di daerah.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab sebuah pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di daerah.
• Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

 
IMPLEMENTASI POLSTRANAS

Implementasi POLSTRANAS ini adalah implementasi yang cangkupannya meliputi bidang Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) yang dapat berarti pembangunan dan perkembangan dari suatu sistem politik yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Untuk Visi dan Misi dalam implementasi POLSTRANAS terdapat pada GBHN 1999-2004 yang mengatakan bahwa implementasi bertujuan dalam terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi-implementasi tersebut dapat dilihat oleh beberapa bidang seperti berikut :
Implementasi Polstranas di Bidang Hukum diantaranya yaitu:
a) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum. Khususnya untuk menjamin kedamaian dan kesejahteraan bersama maka diperlukan ketetapan-ketetapan tertentu yang sifatnya mengikat agar tidak ada lagi ketentuan yang simpangsiur yang mengganggu jalanya sebuah proses kebijakan yang berlaku.
b) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan masyarakat dapat terarah dan sejalan dengan tujuan yang diharapkan bersama.
Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi diantaranya yaitu:
a) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistic dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Persaingan ini dapat berupa pengembangan kualitas dan kuantitas sebagai salah satu langkah yang dapat diandalkan dalam pasar dunia.
b) Mengoptimalkan pernanan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi layanan public, subsidi dan insensif yang dilakukan secara transparan dan diatur undang-undang. Artinya dalam rangka meningkatkan kesempurnaan ini maka harus disesuaikan dengan pedoman yang dianut oleh bangsa Indonesia agar bangsa ini tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya ekonomi Indonesia.
Implementasi Polstranas di Bidang Politik diantaranya yaitu:
a) Memperkuat keberadaan dan kalangsungan NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.
b) Memasyarakatkan dan menetapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dibangunlah perwujudan dari persamaan derajat setiap warganegara dimata hukum dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial.
.
Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya diantaranya yaitu:
a) Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
b) Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata
c) Kedudukan dan Peranan Perempuan
d) Pemuda dan Olahraga
e) Pembangunan Daerah
f) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

KEBERHASILAN POLSTRANAS

Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan diantaranya yaitu:
a) Meningkatkan kualitas keprofesionalan tentara nasional Indonesia (TNI), meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuata pertahanan keamanan Negara ke wilayah yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
b) Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
Demikianlah beberapa implementasi peting terkait politik dan strategi nasional yang berjalan di masyarakat luas dan memerlukan langkah untuk pengembangan agar lebih maju dalam mencapai cita-cita dan tujuan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah/Negara dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :
1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Artinya dalam setiap tindakan dan hal yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini harus didasarkan pada keimanan dan keyakinan masing-masing individu terkait posisinya terhadap makhluk beragama. Sehingga dengan adanya suatu keimanan setiap individu memiliki kesedaran masing-masing dalam menempatkan diri dikehidupan bermasyarakat.
2. Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.
Sebagai makhluk sosial, tentunya setiap manusia tidak akan bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, maka dengan sendirinya manusia akan melengkapi kekurangan satu sama lainya dengan bergotong-royong saling membantu satu sama lain dan hidup diatas garis kerukunan meski ada beberapa perbedaan yang menjadi perpecahaan. Maka dari itu diperlukanlah suatu musyawarah untuk memutuskan suatu pilihan diantara banyak pilihan alternatif dan mencapai mufakat untuk diterapkan dalam kehidupan yang akan dijalani bersama.
3. Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.
Kita sebagai manusia tentu harus memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa kita dapat melakukan sesuatu dengan baik. Keyakinan yang demikian arus dipegang teguh oleh setiap jiwa individu. Apabila seseorang tidak memiliki keyakinan dalam dirinya maka dengan kata lain seseorang tersebut akan sulit untuk memulai pekerjaan yang membangun dirinya untuk maju. Dengan adanya kepercayaan diri seorang individu dapat membentuk jiwa kemandirian yang baik bagi kelangsungan hidupnya, kelak dimasa yang akan datang.
4. Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
Hukum ada sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga kita sebagai warnegara hendaknya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam mentaati peraturan yang berlaku karena pada dasarnya hukum dibuat untuk menciptakan perdamaian dan mempermudah jalanya kebijakan yang berlaku.
5. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.
Didalam kehidupan bermasyarakat kita harus menyadari bahwa tidak hanya kita yang tinggal dan hidup pada suatu wilayah, sehingga kita juga harus memberi kebebasan hak kepada orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Kebebasan tersebut juga bukan lah dalam arti yang sebebas-bebasnya melainkan harus seimbang, selaras, dan memerlukan keserasian antara satu sama lain untuk membentuk kehidupan bermasyarakat.
6. Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Semangat diperlukan dalam hidup, tanpa adanya semangat maka sebuah keinginan hanyalah kata-kata yang tertulis diatas kertas saja tidak adanya pengaruh untuk membangun dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tentu diikuti dengan kedisiplinan jiwa dan etos kerja yang tinggi hal-hal yang demikian haruslah terkait satu sama lain untuk menempuh sebuah tujuan yang mungin tidak mudah diraih.
7. IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara dipercaturan global.

Untuk melakukan sebuah kemajuan, maka diperlukanlah perkembangan IPTEK sebagai alat yang dapat digunakan untuk melengkapi kekuragan yang dihadapi suatu negara. IPTEK dapat merupakan ujung tombak yang dapat diandalkan bagi perkembangan negara-negara didunia. Maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya tingkat tekologi yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin maju pula negara tersebut dimata dunia.
Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki tujuh unsur tersebut, maka keberhasilan Polstranas terwujud dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.

Berikut merupakan beberapa sumber terkait pembahasan diatas :

http://tisthanewbie26.wordpress.com/2012/12/06/pengertian-politik-strategi-nasional/

http://amaliawardhani93.blogspot.com/2012/04/stratifikasi-politik-nasional.html

http://aldidoniprabowo.blogspot.com/2012/03/politik-pembangunan-nasional-dan.html

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html

http://irena040506.wordpress.com/2011/05/17/strategi-dalam-pembangunan-nasional/

http://flashyniver.blogspot.com/2012/05/keberhasilan-polstranas.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s